SUMBAWA, EDA WEB – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Nusa Tenggara Barat () mencatat 976 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 603 kasus merupakan kekerasan terhadap anak.
Dalam menghadapi meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB, organisasi (SPN) menggelar lokakarya bertajuk “ Berbasis Gender: Merawat Solidaritas, Menguatkan Strategi”.
Kegiatan ini dihadiri puluhan aktivis muda dari berbagai organisasi kampus, kelompok mahasiswa, dan komunitas masyarakat sipil.
Ketua SPN, Nur Khotimah, menyampaikan bahwa mayoritas kasus kekerasan terjadi di ranah domestik, dengan menjadi bentuk kekerasan yang paling tinggi dilaporkan.
Baca juga:
“Kami percaya, perubahan tidak bisa ditunda. harus dimulai dari cara kita berpikir, berorganisasi, dan menyusun strategi bersama. Anak muda harus menjadi bagian dari solusi,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu (15/6/2025).
Sesi utama lokakarya menghadirkan dua narasumber kunci: Ririn Hayudiani, Ketua LPSDM, dan Yan Mangandar Putra, Ketua PBH Mangandar NTB.
Ririn membuka diskusi dengan menegaskan bahwa NTB tengah menghadapi “situasi darurat kekerasan” yang tidak dapat disangkal.
Baca juga:
“Data dan fakta menunjukkan bahwa situasi NTB sedang tidak baik-baik saja. Korban kekerasan didominasi perempuan dan anak, dan cara pandang yang meminggirkan mereka justru dilegitimasi atas nama agama, adat, politik, dan ekonomi.”
“Di sinilah analisis gender dan interseksionalitas menjadi penting,” ungkap Ririn.
Sementara itu, Yan Mangandar menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isu kekerasan seksual.
Ia mengungkapkan bahwa stigma terhadap korban masih sangat kuat, bahkan dalam kasus yang ditangani di lembaga pendidikan berbasis agama.
Baca juga:
“Kita harus akui, kita masih menstigma korban. Ini sangat menyakitkan. Dalam beberapa kasus pondok pesantren yang kami dampingi, masyarakat masih cenderung membela pelaku daripada korban.”
“Maka, saya ajak semua peserta, apapun latar belakang komunitasnya, mari kita berdiskusi dan bergerak bersama,” serunya dengan penuh keprihatinan.
Para peserta, yang terdiri dari perwakilan BEM universitas, organisasi mahasiswa, dan kelompok pemuda lintas ideologi, menyambut baik ruang pertemuan ini.
Baca juga:
“Kegiatan seperti ini sangat penting bagi mahasiswa. Selama ini suara kami banyak dibungkam, tapi hari ini kami bisa bicara, bisa menyusun langkah.”
“Terima kasih untuk SPN yang telah membuka ruang,” ungkap salah satu peserta dari organisasi mahasiswa.
Kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari Institut Kapal Perempuan, lembaga yang dikenal konsisten mendorong pendidikan kritis, penguatan komunitas perempuan akar rumput, dan advokasi kebijakan responsif gender.
SPN berkomitmen menjadikan hasil lokakarya sebagai pijakan awal dalam menyusun agenda tindak lanjut bersama, termasuk penguatan edukasi gender berbasis komunitas, pelatihan penanganan kasus kekerasan, dan inisiasi forum lintas kampus serta komunitas untuk advokasi kebijakan daerah yang lebih berpihak pada korban.
Baca juga:
Nur Khotimah menegaskan bahwa lokakarya ini bukan sekadar kegiatan satu hari, melainkan simbol perlawanan terhadap normalisasi kekerasan dan budaya diam.
“Gerakan kita bukan reaktif, tapi terorganisir. Ini tentang masa depan NTB yang lebih adil bagi semua—terutama bagi perempuan dan anak-anak yang selama ini tak terdengar,” tegasnya dalam penutup kegiatan.
Di akhir sesi, seluruh peserta menyatakan komitmen untuk menjaga keberlanjutan agenda ini dan membentuk forum pemantau kekerasan berbasis gender di tingkat kampus dan komunitas.
Dengan semangat solidaritas, Suara Perempuan Nusantara kembali menunjukkan bahwa perubahan adalah hasil dari kerja kolektif, bukan sekadar retorika.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Sumber : Kompas