EDA WEB – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap adanya praktik pengancaman oleh seorang guru (BK) di Purwakarta dan Lembang, Jawa Barat, kepada siswa yang dianggap nakal agar mau dikirim ke barak militer.
Guru itu mengancam siswa yang menolak untuk mengikuti program pengiriman ke barak militer, tidak dapat naik kelas.
Baca juga:
Bagaimana KPAI Mengungkap Temuan Ini?
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, setelah melakukan wawancara kepada anak-anak di daerah Purwakarta dan Lembang.
Jasra juga menyoroti masalah serius lainnya, yakni terdapat tiga sekolah di Purwakarta, Jawa Barat, yang tidak memiliki guru BK, tetapi tetap mengirim siswa mereka ke barak.
“Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami, siapa yang memberikan rekomendasi ini? Kami perlu meneliti lebih dalam untuk dapat merekomendasikan kehadiran psikolog profesional di sekolah-sekolah tersebut,” ungkap Jasra.
Dia menambahkan bahwa perilaku menyimpang pada siswa sering kali disebabkan oleh kurangnya bimbingan konseling, baik di rumah maupun di sekolah.
Pendidikan di Barak Militer Langgar
Dari diskusi dengan dinas terkait, terungkap minimnya jumlah psikolog profesional, pekerja sosial, dan guru BK sehingga menyebabkan layanan konseling anak tidak dapat berjalan dengan baik.
Ketiadaan dukungan profesional ini dapat mengakibatkan masalah perilaku yang lebih serius di kalangan siswa.
Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat berpotensi melanggar hak-.
Kekhawatiran ini semakin diperparah dengan tidak adanya rekomendasi dari psikolog profesional sebelum anak-anak tersebut dikirim.
Baca juga:
“Kami sangat berharap agar pelanggaran hak anak tidak terjadi, tetapi situasi ini berpotensi mengarah ke sana, mengingat hilangnya referensi asesmen yang jelas dari psikolog,” ujar Ai.
Ia juga mencatat bahwa sekitar 6,7 persen anak-anak yang berada di barak militer tidak mengetahui alasan mereka dikirim ke program tersebut.
“Ada sekitar 6,7 persen anak yang mengaku tidak tahu mengapa mereka ada di sini, ini menunjukkan bahwa perlu ada implementasi yang lebih optimal untuk mencegah pelanggaran hak anak,” tambahnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di EDA WEB dengan judul .
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Sumber : Kompas