JAKARTA, EDA WEB – Gubernur Jakarta berencana untuk menuntaskan polemik tiang-tiang bekas proyek monorel yang mangkrak selama hampir dua dekade di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, dan Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat.

Pramono menyebut keberadaan tiang-tiang terbengkalai itu tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga menjadi simbol dari persoalan lama yang dibiarkan tanpa solusi.

“Di Rasuna Said maupun di Senayan. Ada kolom-kolom untuk monorel yang sampai hari ini semuanya enggak mau nyentuh untuk diselesaikan. Kalau bagi saya pribadi ini adalah hal yang harus diselesaikan. Sehingga yang seperti itu akan kami selesaikan,” ucap Pramono saat ditemui di wilayah Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

Baca juga:

Sengketa hukum

Untuk diketahui, proyek monorel Jakarta dimulai pada 2004 dan terhenti pada 2007 akibat persoalan hukum antara kontraktor dan pelaksana proyek. Akibatnya, sekitar 90 yang sudah dibangun menjadi terbengkalai sampai saat ini.

Pramono menyebut sengketa hukum itulah yang membuat proyek tidak kunjung dilanjutkan dan membuat banyak pihak enggan mengambil risiko untuk menindaklanjuti.

“Ini kan berhenti karena ada persoalan hukum pada waktu itu, antara kontraktor, pelaksana dan sebagainya-sebagainya. Bagi pemerintah Jakarta ini sangat mengganggu,” lanjut Pramono.

Selama ini keberadaan tiang-tiang monorel dianggap merusak wajah kota dan menjadi beban visual.

Oleh karena itu, Pramono menegaskan perlunya keputusan tegas terkait masa depan tiang-tiang tersebut.

Baca juga:

“Maka bukan monorelnya yang dilanjutkan, tetapi tiang-tiang yang tidak berfungsi itu akan diapakan? Apakah dibersihkan? Apakah dibuat apa? Tentunya harus ada keputusan untuk itu,” ujarnya.

Pramono juga menyoroti bahwa selama ini tidak ada yang berani menyentuh masalah tersebut karena dianggap rumit.

“Tidak bisa kemudian dibiarkan begitu saja dari waktu ke waktu, karena semua orang tidak mau berpikir, tidak mau susah, tidak mau menyentuh persoalan itu,” kata dia.

Sudah pernah direncanakan akan dibongkar

Rencana pembongkaran tiang monorel sejatinya bukan hal baru. Pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), wacana pembongkaran sempat muncul.

Saat itu, Pemprov Jakarta berencana membayar tiang-tiang tersebut, namun gagal karena perbedaan harga yang terlalu besar antara pemerintah dan PT Jakarta Monorail (JM).

Baca juga:

Pemprov Jakarta bahkan mengirim surat pemutusan kerja sama dengan PT JM.

Kala itu, Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah menyatakan bahwa tiang-tiang itu harus dibongkar karena tidak dibiayai oleh anggaran negara, baik menggunakan dana APBD maupun APBN.

“Karena ini bukan uang APBD atau APBN, ini kan PT JM bekerja sama dengan PT Adhi Karya. DKI minta juga untuk bongkar,” ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta pada 26 Januari 2015.

Baca juga:

Namun, meski janji pembongkaran itu telah bergulir sejak hampir satu dekade lalu, tiang-tiang monorel tersebut tetap berdiri kokoh tanpa kejelasan.

Kini, harapan publik kembali menggantung pada langkah tegas Pramono Anung. Mampukah ia menyelesaikan warisan mangkrak yang telah menjadi “fosil urban” selama 18 tahun? Warga Jakarta pun menanti bukti, bukan janji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber : Kompas