TERNATE, EDA WEB – Gubernur mengungkapkan rasa syukurnya bahwa Maluku Utara diberkahi dengan yang melimpah.

Maluku Utara juga berkontribusi cukup besar dalam sektor ekspor terbesar di Indonesia.

Sehingga, posisi Maluku Utara di kuartal I tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonominya tertinggi di Indonesia, sekitar 34 persen, diikuti Papua Barat.

Oleh karena itu, kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan kualitas pendidikan, akses pendidikan, air bersih, dan perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan, sehingga Maluku Utara yang luas ini dapat terkoneksi antarwilayah.

“Kita (harus) bersyukur di Maluku Utara. Mereka selalu bilang negeri raja-raja; kita diberkati dengan sumber daya alam yang luar biasa. Seperti tadi dikatakan bahwa ekspor nikel terbesar Indonesia ada di Maluku Utara,” ungkap Sherly, dikutip dari dialog di zona inspirasi EDA WEBTV, Minggu (15/6/2025).

Baca juga:

Menurutnya, tidak ada gunanya yang tinggi jika kemudian fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di Maluku Utara belum sejahtera secara merata.

Dia merasa bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak inklusif.

Masih ada jalan yang rusak, jembatan yang belum terkoneksi, dan anak-anak Maluku Utara yang belum dapat akses pendidikan lebih tinggi.

“Tapi kemudian jangan hanya judul, jangan hanya dinikmati sekelompok. Pengennya jadi coverage untuk masyarakat Maluku Utara menggunakan momentum ini, meningkatkan SDM, infrastruktur jalan dan jembatan, serta kualitas pendidikan dan kesehatan,” kata Sherly.

Dia juga merasa khawatir jika suatu ketika sumber daya alam yang dibanggakan ini nantinya habis ditambang.

Baca juga:

“Sehingga, ketika suatu hari nanti, inikan namanya juga sumber daya alam, dia kan tidak selamanya; suatu hari akan habis. Kemudian, apa yang tertinggal untuk Maluku Utara?” tutur Sherly.

Dengan demikian, kata Sherly, harus ada kompensasi dengan zonasi daerah yang lingkungannya rusak, jangan rusak semua.

Kemudian, mereka yang tinggal di lingkar tambang ini harus diberi alternatif penghasilan yang lain, dan anak-anaknya disekolahkan.

Baca juga:

“Sehingga mereka akan menjadi engineering, insinyur, dokter, AI developer. Mereka siap untuk industri masa depan selain mining saja,” ucap Sherly.

Sherly Tjoanda Bicara Diversifikasi

Ia melanjutkan, ketika tambang habis, ada diversifikasi ekonomi lainnya yang bisa menggantikan DBH sebesar Rp 1 triliun seperti yang kita terima hari ini, atau DBH secara total sepuluh kabupaten dan kota sebesar Rp 4 triliun tersebut.

“Karena saya melihat ada beberapa provinsi di Indonesia yang dulu begitu besar pendapatannya, begitu kaya dari pertambangan. Tapi ketika tambang itu selesai dan keluar, ketika royalti itu tiba-tiba tidak ada, pertumbuhan ekonomi langsung minus dan masyarakatnya tidak siap, secara SDM untuk beralih dari petani dan nelayan; infrastrukturnya tidak siap,” ungkap Sherly.

Baca juga:

Lanjut Sherly, tidak ada yang salah dengan petani dan nelayan, tapi petani dan nelayan pun diharapkan bisa upgrade, bisa menggunakan teknologi, sehingga nilai tukar petani dan nelayan Maluku Utara itu tinggi.

Saat ini, beberapa kawasan industri kebutuhan makanannya pun tinggi, dan itu pun kita belum bisa suplai dari dalam Maluku Utara.

Mereka masih mengambil dari luar Maluku Utara.

“Harapannya bahwa ke depan hilirisasi itu bukan cuma di pertambangan, tetapi kemudian harus pertanian dan perikanan itu juga terjadi hilirisasi,” harap Sherly.

Baca juga:

Dia menambahkan, masyarakat Maluku Utara tidak harus kaya, tapi mereka harus sejahtera dan cerdas, sehingga hidupnya bermartabat.

Adapun progres dalam capaian 100 hari kerja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe, mencabut seluruh pungutan uang komite bagi SMA, SMK, dan SLB Negeri.

Ia juga mengalokasikan anggaran Rp 34 miliar untuk program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Untuk mendukung program pemerintah, Pemprov Maluku juga mewujudkan pembangunan Sekolah Rakyat.

Pemprov Maluku menyediakan 10 hektar lahan untuk Sekolah Rakyat.

Baca juga:

Kemudian, di bidang kesehatan, Pemprov Maluku melaksanakan proyek pembangunan dua rumah sakit, yakni di Bobong, Pulau Talibu, Maba, dan meningkatkan kelas RSUD dari tipe D ke tipe C, serta mencapai universal health coverage (UHC) prioritas BPJS Kesehatan.

Sementara, Sherly juga bergerak cepat merespons bencana yang memutuskan jembatan di Halmahera Utara dan Halmahera Barat pada 24-25 April 2025 lalu.

Pemprov Malut langsung mengalokasikan total Rp 7,3 miliar dari dana BTT untuk penanganan darurat renovasi jembatan.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe, juga mampu menyelesaikan program Presiden Prabowo, yakni Koperasi Merah Putih dengan progres 100 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber : Kompas