JAKARTA, EDA WEB – Kondisi Indonesia dinilai tidak memungkinkan untuk . Sebab, masyarakat Indonesia disebut belum siap untuk hal tersebut.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) .

“Soal dibuka, saya kurang sependapat kalau kita buka saat ini, karena kondisi Indonesia tidak memungkinkan itu,” ujar Hasbi dalam acara diskusi publik “Legalisasi di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi” yang diadakan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Sabtu (7/6/2025).

Baca juga:

Hasbi mengatakan, mayoritas masyarakat Indonesia tidak punya pendidikan yang cukup untuk menahan diri agar tidak berjudi. Terlebih, kata dia, jika kondisi keuangan mereka tidak mencukupi.

“Masyarakat kita ini gampang diombang-ambing. Kita betul bukan negara Islam, (tapi) penduduk kita mayoritas Islam. Jadi, ada beberapa hukum yang diambil dari hukum Islam,” lanjutnya.

Namun, menurut Hasbi, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap agama Islam juga masih tidak sekuat negara lain, misalnya Uni Emirat Arab atau Bahrain.

Baca juga:

Menurut Hasbi, masyarakat di Arab dan Bahrain memiliki pemahaman agama yang kuat meski judi dan prostitusi legal di negara tersebut.

“Kesadaran dari masyarakatnya ada. Mereka kalau enggak punya duit, mau ngapain kita main. Nah itu. Dan, agamanya lumayan kuat gitu loh. Jadi, pemerintah benar-benar mencari income yang tidak merusak warganya,” kata Hasbi lagi.

Lebih lanjut, Hasbi menilai pemasukan dari sektor judi tidak sebanding dengan efek negatif yang mungkin dirasakan masyarakat.

Menurutnya, Indonesia punya banyak potensi pendapatan lain daripada melegalkan judi.

Dalam diskusi yang sama, Pengamat Ekonomi dan Bisnis, mendukung legalisasi judi karena menurutnya ini menjadi pendapatan yang bisa melunasi utang negara.

“Kalau kita legalkan judi kasino, utang Indonesia lunas,” kata Bennix.

Baca juga:

Ia mengatakan, jika judi dilegalkan, uang yang didapatkan itu akan masuk ke negara, terutama dari pajak.

Namun, jika judi ilegal, uang yang dihasilkan justru akan masuk ke aparat negara yang menggerakkan judi.

“Kalau judi itu legal, duit masuk ke Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak. Tapi, kalau judi itu ilegal, duitnya masuk ke aparat. Pilihannya kita mau perkaya siapa hari ini?” kata Bennix lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber : Kompas