, EDA WEB – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto merespons kekhawatiran tumpang tindih peran antara Badan Usaha Milik Desa () dan .

Menurut dia, keduanya tidak akan saling meniadakan.

“BUMDes akan diarahkan untuk menggarap usaha berskala korporasi, sementara Koperasi Merah Putih akan menjalankan usaha ritel seperti agen elpiji, apotek desa, penyediaan sembako, dan simpan pinjam. Kami akan segera mengeluarkan surat edaran tentang pola kerja sama keduanya,” ujar Yandri di , Senin (23/6/2025) siang.

Baca juga:

Ia mengatakan, program ketahanan pangan dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen utama untuk mengurai kemiskinan di Nusa Tenggara Timur.

Dia optimistis kedua program tersebut akan mempercepat pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.

Menurut Yandri, desa-desa di , terutama di Manggarai Barat, akan menjadi motor penggerak ketahanan pangan. Program ini didukung oleh alokasi wajib sebesar 20 persen dari Dana Desa.

“Desa akan menjadi pelaku utama, misalnya dengan pengembangan desa ayam petelur, desa tomat, hingga desa padi,” katanya.

Baca juga:

Ia melaporkan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Manggarai Barat telah mencapai 100 persen. Secara nasional, jumlahnya bahkan telah melampaui target 80.000 unit.

Saat ini, Kementerian Desa sedang mengebut proses pengurusan badan hukum koperasi tersebut.

“Targetnya tuntas sebelum 12 Juli atau akhir Juni 2025,” ungkap dia.

Setelah legalitas terpenuhi, fokus akan beralih pada pengembangan bisnis.

Ia menambahkan adanya kebijakan afirmatif untuk daerah tertinggal seperti NTT.

Program-program kementerian, termasuk yang didanai oleh mitra seperti Bank Dunia, akan lebih banyak diarahkan ke kawasan Indonesia Timur untuk mengakselerasi pembangunan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber : Kompas