SEMARANG, EDA WEB – Aksi penolakan kebijakan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) oleh para pengemudi truk di pada Senin (23/6/2025), memicu kemacetan sepanjang sekitar 9,1 kilometer, dari Gerbang Tol Jatingaleh hingga Exit Tol Krapyak.

Pantauan EDA WEB menunjukkan ratusan truk memadati Jalan Siliwangi, berbaris panjang di tengah jalan.

Poster-poster bernada kritik pun dipasang di badan truk, di antaranya bertuliskan:

“Pejabat koruptor dimanja, overload dipenjara; yang merugikan negara itu koruptor, bukan sopir bermuatan ODOL; peraturan ODOL bikin ruwet, piye solusine?”

Ketua Aliansi Pengemudi Independen (API) Jateng, Suroso, menyebut panjang barisan truk itu mencapai 9,1 kilometer atau hingga Jatingaleh.

“Truk kuning yang di jalan itu minggir, itu ekornya sudah sampai Jatingaleh,” tutur Suroso.

Baca juga:

Tuntutan API Jateng

Dalam aksi ini, para sopir truk beraudiensi dengan Kepala Dishub Jateng, Kepala BPTD Kelas I Jateng, Dirlantas Polda Jateng, Karo Ops Polda Jateng, Kapolrestabes Semarang, Kasatlantas Polrestabes Semarang, dan Kepala Dishub Kota Semarang.

Para demonstran menyampaikan 17 tuntutan, yakni:

1. Mendorong pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang adil dan berpihak pada rakyat kecil.
2. Menolak penindakan ODOL di lapangan sebelum UU tersebut direvisi, karena pengemudi hanyalah pelaksana yang kerap dijadikan kambing hitam.
3. Mengusulkan pembentukan Lembaga Pengawas Independen untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang.
4. Menyoroti rendahnya kepatuhan perusahaan angkutan terhadap standar Sistem Manajemen Keselamatan (SMK-PAU).
5. Menuntut penindakan terhadap pemilik barang dan perusahaan angkutan yang terbukti melanggar.
6. Meminta pemerintah menetapkan tarif angkutan barang batas atas dan bawah untuk mencegah perang harga.
7. Mengeluhkan ketimpangan daya saing antara sopir mandiri dan perusahaan besar.
8. Menuntut fasilitas peristirahatan dan terminal barang yang aman dan layak.
9. Minta perhatian atas maraknya kriminalitas terhadap pengemudi angkutan barang.
10. Mengusulkan pembentukan kementerian khusus pengemudi sebagai saluran resmi aspirasi.
11. Menyoroti kurangnya jalur penyelamat di daerah rawan kecelakaan.
12. Menuntut fasilitas pendidikan keselamatan berkendara, SIM seumur hidup, dan gratis biaya SIM.
13. Mengusulkan kajian ulang standar dan desain kendaraan angkutan barang agar sesuai teknologi terkini.
14. Menuntut pengaturan kendaraan angkutan spesifik, seperti ternak dan hasil bumi.
15. Menuntut jaminan kesejahteraan pengemudi, termasuk asuransi kesehatan gratis.
16. Minta adanya operator pelayaran lebih dari satu untuk rute padat, guna mencegah monopoli tarif.
17. Meminta ketersediaan operator pelayaran lebih dari satu (multi-operator) di lintasan padat agar tidak terjadi monopoli harga tiket penyeberangan

Respons Pemerintah Daerah

Suroso menyatakan bahwa perwakilan mereka akan melanjutkan dialog langsung dengan Kementerian Perhubungan dalam waktu dekat.

“Saya minta doanya, besok langsung ketemu di Kementerian Perhubungan, dengan teman-teman lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Jateng, Arief Djatmiko, menyatakan akan menyampaikan seluruh aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.

“Kita teruskan ke Jakarta agar mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat supaya mereka (sopir truk) bisa tenang posisinya untuk bekerja,” kata Miko.

Ia menekankan pentingnya pertimbangan terhadap kondisi nyata di lapangan dalam penyusunan kebijakan nasional, karena banyak hal belum tercakup dalam regulasi yang ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber : Kompas