JAYAPURA, EDA WEB – Ratusan warga dari tiga distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yakni Distrik Sinak Barat, Bina, dan Pogoma, dilaporkan mengungsi ke Distrik Sinak sejak 17 Mei 2025.
Pengungsian ini diduga dipicu oleh rasa takut warga terhadap kehadiran aparat TNI yang ditempatkan di wilayah mereka.
Pemerintah Kabupaten Puncak pun sampai menetapkan status tanggap darurat bencana non-alam guna merespons situasi tersebut.
“Tidak ada korban jiwa, tetapi warga mengalami ketakutan karena kehadiran aparat, sehingga memilih untuk mengungsi,” kata Bupati Puncak Elvis Tabuni dalam konferensi pers di Kota Jayapura, Jumat (23/5/2025).
Baca juga:
Penetapan status tanggap darurat ini dituangkan dalam SK Bupati Puncak Nomor: 300.2.1/68/Tahun 2025.
Masa tanggap darurat akan berlangsung selama 14 hari, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Elvis menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mendata jumlah pengungsi serta menyalurkan bantuan logistik, termasuk bahan makanan dan pakaian.
“Kami tidak tinggal diam. Pemda dan DPRD sudah bekerja siapkan pesawat untuk angkut bahan makanan dan pakaian kepada pengungsi, dan saat ini sedang berjalan penanganannya,” ungkapnya.
Menurut dia, aparat TNI yang hadir di tiga distrik tersebut merupakan bagian dari operasi pusat.
Oleh karena itu, Pemda Puncak terus melakukan koordinasi dengan Pangdam, Dandim, dan Kapolres untuk mencari solusi terbaik.
Tanggapan atas Pernyataan Mahasiswa
Menanggapi mosi tidak percaya yang disampaikan mahasiswa Puncak se-Indonesia terhadap Pemda dan DPRD, Elvis menyayangkan pernyataan tersebut.
“Mahasiswa seharusnya cek secara baik dulu sebelum membuat statement dan mosi tidak percaya kepada Pemda dan DPRD, karena saat ini kami sudah memberikan perhatian untuk penanganan para pengungsi tersebut,” tegasnya.
Baca juga:
Elvis meminta mahasiswa mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan yang dianggap tidak sesuai fakta.
“Sebagai bupati, kami akan panggil mereka dan meminta untuk diklarifikasikan segera pernyataan mereka, karena Pemda dan DPRD saat ini sedang bekerja untuk menangani bencana non alam ini,” ujarnya.
Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal juga menyampaikan kritik terhadap sikap mahasiswa yang dinilai kurang bijak.
“Sebagai kaum intelektual, mahasiswa harusnya datang dan bertemu dengan pemerintah daerah, tanyakan perkembangan penanganan pengungsi. Jangan memberikan pernyataan yang keliru dan gaduh, karena Pemda sudah bekerja optimal untuk masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Thomas Tabuni, membantah tudingan bahwa DPRD hanya menghamburkan uang.
“Saya baru dilantik satu bulan. Kami langsung menemui masyarakat, kami punya laporan lengkap,” ujarnya.
Mahasiswa Layangkan Mosi Tidak Percaya
Sebelumnya, mahasiswa Puncak se-Indonesia yang tergabung dalam Tim Penanganan Peduli Pengungsi menyampaikan desakan agar Pemda dan DPRD segera menyelesaikan masalah pengungsian serta menarik kehadiran TNI dari wilayah sipil.
Ketua tim, Dei Murib, menyebut sekitar 300 personel TNI dikirim ke wilayah hutan Mboobila Karu sejak 5-8 Februari 2025.
Pada 7 Februari, mereka mulai memasuki perkampungan warga di Distrik Sinak Barat dan Pogoma, yang menyebabkan kepanikan dan pengungsian massal ke Sinak, Mimika, dan Nabire.
“Jika tidak, kami akan melakukan aksi mogok sipil dan menyatakan ‘mosi tidak percaya’ kepada lembaga Pemda dan DPRD,” kata Dei dalam keterangan tertulis yang diterima EDA WEB.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Sumber : Kompas