YOGYAKARTA, EDA WEB – Proses sosialisasi rencana relokasi untuk proyek pengembangan Stasiun kembali buntu.
Warga Kampung Tegal Lempuyangan menolak tawaran uang bongkar dari PT KAI, salah satunya karena nilai kompensasi per meter bangunan dinilai tidak logis dan merendahkan.
PT KAI dan warga Kampung Tegal Lempuyangan, Bausasran, Kota Yogyakarta kembali melakukan audiensi di Kantor Kelurahan Bausasran Kota Yogyakarta.
Uang kompensasi dari PT KAI
Pada sosialisasi kali ini, PT KAI menyampaikan adanya uang kompensasi yang akan diberikan kepada warga Kampung Tegal Lempuyangan yang terdampak dengan rencana pengembangan Stasiun Lempuyangan.
Dari sosialisasi yang dilakukan, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyampaikan bahwa uang kompensasi yang diberikan kepada warga berbeda-beda tergantung dari jenis bangunan dan luasan apakah semi permanen atau permanen.
Selain itu, warga juga mendapatkan uang kompensasi tambahan sebesar Rp 10 juta untuk kompensasi tambahan rumah singgah. Selain itu juga mendapatkan Rp 2,5 juta untuk biaya bongkar dan muat truk.
Penolakan warga
Terkait hal ini Ketua RW 01 Kampung Tegal Lempuyangan, Bausasran, Kota Yogyakarta Anton Handriutomo mengatakan, warga menolak tawaran uang kompensasi yang rencananya diberikan oleh PT KAI.
“Warga menolak sosialisasi musyawarah ongkos bongkar yang diberikan PT KAI,” ujarnya, Kamis (15/5/2025).
Dia juga menyampaikan, selain mendapatkan uang kompensasi dari PT KAI warga juga mendapatkan uang bebungah dari Keraton Yogyakarta.
“Untuk dari Keraton akan memberikan Bebungah Rp 750 juta untuk 14 rumah, atau per rumah Rp 53,7 juta,” kata dia.
Anton menyampaikan, warga menolak karena uang kompensasi yang ditawarkan tidak sesuai.
Ia mencontohkan uang kompensasi diberikan hanya untuk bangunan tambahan, seperti warga membangun kamar kos atau kamar mandi tambahan jika bangunannya permanen dihitung per meter perseginya Rp 250.000.
Jika bangunan non permanen Rp 200.000 per meter persegi.
“Ya kan sekarang begini Rp 250.000 itu entuk (dapat) material apa? Kalau wajar paling enggak Rp 2 juta. Kita buat (rumah) kok dihargai segitu, itu gak wajar,” kata dia.
“Kita itu tidak masalah bebungah ya matur nuwun. Intinya menolak kalau yang ngusir KAI, kalau sultan monggo,” imbuhnya.
Penjelasan PT KAI
Sementara itu Manajer Humas PT KAI DAOP 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan, pertemuan hari ini merupakan lanjutan sosialisasi yang dilakukan sebelumnya.
Disinggung soal uang ganti untung atau yang kompensasi dia enggan menjelaskan secara detail.
“Itu dulu yang bisa kami sampaikan karena hasil pembahasan hari ini akan kami tindak lanjuti dulu di internal,” kata dia.
“Kami sudah menyampaikan sosialisasi kepada warga bahwa ada semacam ongkos bongkar. Namun warga tetap menolak, karena bahasanya sudah menolak maka kami akan bahas di internal untuk langkah apa yang akan kami ambil,” kata dia.
Di sisi lain, perwakilan Keraton Yogyakarta Agus Langgeng Basuki enggan beromentar terkait dengan pertemuan kali ini.
“Mohon maaf karena saya ditugasi dengan kewenangan terbatas termasuk diminta untuk menyampaikan ke pihak lain, e sumber yang lain aja lah,” kata dia.
“Karena saya tidak diberi kewenangan, nanti ndak malah tidak pas,” pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Sumber : Kompas