EDA WEB – Ribuan sopir truk dari berbagai wilayah di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa serentak pada Kamis (19/6/2025) untuk menolak kebijakan zero over dimension over loading (zero ) yang direncanakan mulai diberlakukan penuh pada 2026.
Aksi protes ini berlangsung di sejumlah daerah seperti Bandung, Trenggalek, dan Surabaya. Sopir truk menilai kebijakan ODOL akan menyulitkan mereka secara ekonomi dan hukum.
Di sisi lain, pemerintah mengklaim kebijakan ini penting untuk menyelamatkan anggaran negara dan meningkatkan keselamatan jalan.
Pemerintah: ODOL Rugikan Negara Rp 41 Triliun per Tahun
Pemerintah terus menyiapkan dasar hukum untuk mempercepat implementasi kebijakan . Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut, kebijakan ini akan masuk dalam rencana aksi Perpres Penguatan Logistik Nasional.
“Ini akan menjadi satu bagian dari rencana Perpres yang sedang didorong oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi,” ujar AHY, 6 Mei 2025.
Baca juga:
Data Bappenas menunjukkan bahwa kendaraan ODOL menyumbang 10,5 persen kecelakaan lalu lintas secara nasional, menempati peringkat kedua tertinggi. Selain itu, kerusakan jalan akibat ODOL membuat negara harus mengeluarkan anggaran hingga Rp 42 triliun per tahun, menurut catatan Kemenko Perekonomian.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, juga menyebutkan angka kerugian tahunan akibat ODOL mencapai Rp 41 triliun untuk pemeliharaan jalan.
“Ini merembet ke mana-mana. SPM jalan tol tidak terpenuhi, jalan tol enggak boleh naikkan tarif. Kalau enggak bisa naik tarif, investasi terganggu,” kata Lasarus.
Presiden Minta Dipercepat
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui percepatan target bebas ODOL. Bahkan, kebijakan ini diharapkan berlaku penuh sebelum akhir 2025.
“Pak Presiden setuju bahwa menyangkut soal ODOL ini harus secepatnya… semua jalan baik tol maupun non-tol tidak terjadi lagi ODOL ini beroperasi,” kata Syaiful di Kompleks Parlemen, 8 Mei 2025.
Ia menambahkan, banyak kendaraan ODOL mengangkut muatan hingga 50 ton, padahal daya dukung jalan nasional maksimal hanya 13 ton.
Aturan Sudah Ada, Tinggal Penegakan
Pemerintah sejatinya sudah menerbitkan sejumlah regulasi terkait ODOL, di antaranya:
- Permenhub No. 60 Tahun 2019
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
Permenhub 60/2019 Pasal 71 Ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan dapat dilakukan di timbangan (UPPKB), pelabuhan, kawasan industri, hingga ruas jalan nasional bila ditemukan indikasi pelanggaran.
Baca juga:
Sopir Protes di Bandung, Trenggalek, dan Surabaya
Meski pemerintah menyiapkan aturan dan insentif, sopir truk di berbagai daerah tetap menolak penerapan kebijakan zero ODOL.
Bandung: Tol Soroja Diblokir
Ribuan sopir truk memarkir armada mereka di Gerbang Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja), Bandung. Arus lalu lintas lumpuh selama lebih dari dua jam.
Koordinator aksi, Cecep Beetle, mengatakan bahwa kebijakan ODOL menyengsarakan sopir dan hanya menguntungkan pemilik truk.
“Ini imbasnya ke masyarakat juga. Kami minta ada solusi. Karena pemilik kendaraan justru diuntungkan, sementara sopir yang ditekan,” ujarnya.
Trenggalek: Tuntut Revisi UU dan Hapus Premanisme
Di Trenggalek, 287 sopir dan truk berkumpul di depan kantor DPRD. Mereka tidak hanya menolak ODOL, tapi juga menuntut perbaikan sistem logistik dan pemberantasan pungli di jalan.
“Kami sopir menuntut agar tidak ada premanisme di jalan. Ongkos logistik harus disesuaikan, dan kami minta revisi UU LLAJ,” kata salah satu sopir, Soetrisno.
Surabaya: Ribuan Truk Geruduk Dishub dan Polda
Baca juga:
Aksi paling besar terjadi di Surabaya. Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) mengerahkan 1.200 massa dan 785 truk dalam unjuk rasa yang dimulai dari Cito Mall menuju Kantor Dishub Jatim dan Mapolda Jatim.
Ketua GSJT, Angga Firdiansyah, menyoroti Pasal 277 UU LLAJ yang menurutnya justru menyasar sopir, bukan pemilik barang.
“Yang ditindak sopir, padahal yang menentukan muatan itu pemilik barang atau perusahaan. Pengusaha tidak pernah tersentuh,” tegas Angga.
Sopir: Kami Tertekan, Bukan Penyebab Utama
Para sopir truk menolak disalahkan sepenuhnya atas pelanggaran ODOL. Mereka menilai aturan selama ini menempatkan mereka sebagai pihak paling dirugikan.
“Kalau berbahaya sih kami juga tahu. Tapi kami hanya dikasih ongkos Rp 200.000 sekali jalan, itu pun harus bawa penuh. Kalau muatan kurang, kami rugi,” kata Irvan, sopir asal Bandung.
Banyak sopir mengaku siap berdialog jika pemerintah mau membuka ruang solusi. Namun jika kebijakan tetap dipaksakan, aksi serupa akan terus digelar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Sumber : Kompas