EDA WEB – Program pendidikan berkarakter melalui pengiriman anak bermasalah ke yang digagas Gubernur Jawa Barat, , semakin menarik perhatian publik dan sejumlah pemerintah daerah lain.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, yang akrab disapa , mengapresiasi upaya tersebut dan membuka peluang agar program ini bisa diterapkan secara nasional.
Menurut Kak Seto, program yang dijalankan di Dodik Rindam III/Siliwangi Cikole Lembang ini layak diperluas jika hasil evaluasinya positif.
Baca juga:
“Tetap harus dievaluasi sampai akhir, beberapa juga akan kami ikuti sehingga kalau itu hasilnya positif, mohon jangan ragu-ragu. Mohon maaf, jangan gengsi untuk dijadikan suatu gerakan nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis LPAI.
Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan pengawasan yang ketat dan memperbaiki kekurangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program pendidikan di barak militer.
Kak Seto Sebut Pendidikan Dibutuhkan Anak dengan Masalah Sosial
Kak Seto juga menyebut program ini sebagai pelengkap pendidikan formal dan informal yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak, terutama yang memiliki masalah sosial dan lingkungan keluarga kurang mendukung.
Baca juga:
“Ini salah satu contoh alternatif dan terbukti tadi. Saya saja yang lebih tegas, juga terpaksa meneteskan air mata karena terharu, tadi ada ibu yang sampai pingsan,” kata Kak Seto.
Ia juga menegaskan bahwa perhatian dan kasih sayang dari keluarga, guru, dan pemimpin sangat vital dalam mendampingi anak-anak.
Program ini pun dinilai mampu menggali potensi anak-anak yang selama ini terhambat oleh lingkungan sekitar.
Baca juga:
“Dari awal ketika saya ditanya, beri kesempatan. Saya lihat sendiri, saya berbicara sendiri dengan anak-anak. Sampai saat ini saya menyimpulkan bahwa ini adalah satu langkah yang sangat gemilang,” tambah Kak Seto.
Wali Kota Semarang Tertarik Program Barak Militer
Dukungan pun mulai mengalir dari daerah lain. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, tengah mengkaji kemungkinan menerapkan model serupa di kotanya untuk remaja bermasalah.
“Saya hanya membacanya dari media dan itu menurut saya bukan hal yang bisa diikuti secara langsung begitu. Saya harus pelajari dulu,” ujar Agustina.
Baca juga:
Ia berencana mengirim tim ke Jawa Barat untuk mempelajari lebih jauh pelaksanaan program ini sebelum membuat keputusan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga menyambut baik langkah Wali Kota Semarang tersebut.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembinaan siswa SMA harus mengikuti aturan yang berlaku dan melibatkan peran orang tua dan sekolah secara penuh.
Baca juga:
Sorotan dari soal Program Pendidikan Barak Militer
Di tengah pujian dan perhatian positif, program ini juga mendapat sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
KPAI menyebut ada potensi pelanggaran hak anak dan menyoroti minimnya asesmen psikologis terhadap peserta program.
“Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ ada, tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas (dari psikolog),” kata Ketua KPAI Ai Maryati Solihah.
Baca juga:
Ia menilai, program pendidikan barak militer bisa mengarah pada pelanggaran hak anak jika tidak adanya asesmen psikologis yang layak.
“Ada persentase anak 6,7 persen itu mengatakan tidak tahu kenapa ada di sini, artinya kan ada bentuk yang harus diimplementasikan secara optimal untuk menghindari potensi melanggar hak anak,” kata Ai.
Namun, Dedi Mulyadi membalas kritik dari KPAI tersebut dengan santai dan berkomitmen untuk melanjutkan program pendidikan di barak militer.
Baca juga:
“Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem (anak yang bermasalah),” kata Dedi Mulyadi.
Sebagian artikel ini telah tayang di EDA WEB dengan judul , dan .
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Sumber : Kompas