JAKARTA, EDA WEB – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda berencana akan menghidupkan rute-rute bus TransJakarta di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.
Direktur Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda Kemenhub Sigit Irwansyah mengatakan, layanan bus TransJakarta masuk Pelabuhan Tanjung Priok sudah pernah beroperasi sebelumnya. Namun, layanannya terbatas lantaran hanya berdasarkan permintaan saja.
“Sebenarnya TransJakarta di terminal tadi untuk pelabuhan sudah ada dan sudah beroperasi by request tadi. Kalau ada kepadatan penumpang, mereka di call. Saya bilang, kenapa tidak di reguler kan saja? TransJakarta ini headwaynya jelas, ongkosnya murah, dan stabil. Ini juga bisa membantu pegawai yang bekerja di area penumpang pelabuhan,” ujarnya dalam acara press briefing di Kantor Kemenhub Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Baca juga:
Sigit menilai layanan TransJakarta ini juga ideal untuk mengurangi kemacetan di Jakarta karena membuat para pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi umum.
Sigit juga mengatakan bahwa sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) di Pelabuhan Tanjung Priok seperti Bea Cukai dan Pelindo siap mendukung inisiatif integrasi layanan bus TransJakarta.
“Intinya mereka mendukung, diharapkan dengan beroperasinya angkutan umum di area pelabuhan, maka dapat mengundang i jumlah penggunaan kendaraan pribadi di Pelabuhan Tanjung Priok,” katanya.
Baca juga:
Pengamat sarankan jalur kereta untuk atasi kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok
Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok dinilai sebagai masalah lama yang belum kunjung terselesaikan.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyoroti ketergantungan pada transportasi jalan raya karena angkutan kereta dianggap mahal dan tidak praktis akibat beban biaya BBM nonsubsidi, PPN 11 persen, serta track access charge.
Ia juga mengkritisi pembangunan yang hanya fokus pada sisi laut pelabuhan, sementara sisi darat, termasuk fasilitas dasar seperti parkir dan toilet, masih jauh dari memadai.
“Kalau hal mendasar ini terus diabaikan, kemacetan akan terus berulang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/4/2025) lalu.
Baca juga:
Djoko menilai kemacetan terbaru diperparah oleh kebijakan pembatasan logistik saat Lebaran yang dinilai terlalu lama, hingga 16 hari, padahal idealnya cukup lima hari.
Ia mendorong penataan ulang kawasan pelabuhan dengan membentuk area buffer zone bebas bangunan sejauh minimal satu kilometer.
Djoko juga mengusulkan agar sistem distribusi berbasis rel dihidupkan kembali seperti pada masa kolonial Belanda, di mana jalur kereta langsung terhubung ke dermaga.
Baca juga:
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Sumber : Kompas