EDA WEB – ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir pemerintahan Orde Baru. Krisi ekonomi dan politik disebabkan oleh sejumlah faktor.

Mulai dari melemahnya nilai rupiah hingga kegerahan rakyat akan proses pemilu yang selalu yang selalu mengunggulkan Golkar dan Soeharto.

Gelombang protes massa yang menuntut Reformasi akhirnya berujung pada tamatnya yang telah berkuasa selama 32 tahun.

Soeharto berhenti dari jabatan presiden RI pada 21 Mei 1998. Posisi itu lantas diisi oleh sang wakil presiden, yaitu BJ Habibie.

Lantas, apa saja krisis ekonomi dan politik menjelang ?

Baca juga:

Berikut ini adalah sejumlah peristiwa yang menandai krisis ekonomi di Indonesia jelang Mei 1998:

1. Nilai Rupiah Anjlok

Krisis ekonomi dimulai pada 1997 dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ini mencapai puncaknya pada Juli 1998 dengan Rp 16.650 per dolar AS.

2. Beban Utang Luar Negeri

Utang luar negeri, terutama yang diambil oleh pihak swasta, membengkak dan tidak mampu dibayar beserta bunganya. Alhasil, faktor ini memperparah krisis ekonomi.

Baca juga:

3. Maraknya PHK

Krisis ekonomi menyebabkan perusahaan-perusahaan bangkrut, sehingga menghasilkan gelombang PHK atau pemutusan hubungan kerja. Keadaan ini kian membuat situasi memanas di kalangan rakyat.

4. Ketergantungan pada Bantuan IMF

Indonesia menerima bantuan dari International Monetary Fund (IMF) berupa paket reformasi keuangan. Hanya saja, keputusan ini justru menambah beban ekonomi dan memperburuk krisis.

Baca juga:

Berikut ini adalah sejumlah peristiwa yang menandai krisis politik di Indonesia jelang Soeharto jatuh pada Mei 1998:

1. Maraknya Praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

Praktik KKN yang meluas di era Orde Baru menyebabkan lemahnya tata kelola pemerintahan dan ekonomi. Kondisi politik ini memicu protes dari kalangan masyarakat.

2. Pemilu Tidak Demokratis

Pemilu selama Orde Baru dianggap formalitas karena selalu dimenangkan oleh Golongan Karya (Golkar). Semua elemen pemerintahan diwajibkan mendukung Golkar, sehingga menciptakan hasil yang tidak wajar.

Baca juga:

3. Kepemimpinan Otoriter

Pemerintahan Orde Baru dianggap otoriter karena kerap menyingkirkan lawan politik dan tidak terbuka dengan kritik. Stabilitas politik dijadikan alasan untuk menekan kebebasan berpendapat dan oposisi.

4. Penyalahgunaan Kopkamtib

Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dimanfaatkan untuk mengontrol aparatur negara dan menguatkan cengkeraman kekuasaan Soeharto. Kopkamtib dipakai untuk menyaring dan membersihkan aparatur negara dari pihak yang dianggap mengancam rezim.

Refrensi:

• Denny. J. A. 2006. Visi Indonesia Baru Setelah Gerakan Reformasi. Yogyakarta: Penerbit LKIS.
• Distian, Emita. 2018. Masa Reformasi. Pontianak: Derwati Press.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber : Kompas