EDA WEB – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar kebijakan membawa siswa nakal ke tidak dijadikan kebijakan nasional.
Menurut Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, dibanding barak, seharusnya menjadi rumah kedua bagi siswa sebagai tempat belajar dengan gembira, berinteraksi secara sehat, mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan membangun karakter yang kuat melalui pendidikan yang humanis dan beradab.
“Pembatalan total wacana penerapan program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional,” kata Ubaid melalui keterangan tertulis, Jumat (9/5/2025).
Ubaid mengatakan, memasukkan siswa nakal ke barak militer dikhawatirkan bisa menghilangkan berbagai macam potensi anak.
Bisa membunuh potensi anak
Selain itu, lanjut Ubaid, jika program barak militer benar-benar diterapkan secara nasional telah bukti bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) angkat tangan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif.
“Memaksakan model barak militer yang sarat dengan disiplin kaku dan potensi kekerasan justru akan membunuh potensi anak, mematikan nalar kritis, dan menciptakan generasi yang patuh buta tanpa memiliki kemerdekaan berpikir,” ujarnya.
Dibanding memasukkan anak ke barak militer, Ubaid meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendikdasmen.
Serta fokus dan investasi nyata pada penguatan sistem pendidikan nasional yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi anak secara utuh.
“Jangan gadaikan masa depan anak-anak Indonesia dengan solusi instan dan militeristik yang justru akan menghancurkan fondasi pendidikan yang seharusnya kita bangun dengan susah payah,” ucap Ubaid.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan mengusulkan pendidikan militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Menurutnya, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat diterapkan secara masif di banyak tempat.
“Ya, kami meminta menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus,” ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Ia pun mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah. Sebab, kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Sumber : Kompas