JAKARTA, EDA WEB – Menteri Koperasi RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi () ikut mengawal program (Kopdes) Merah Putih mengingat anggaran yang dikucurkan untuk program tersebut mencapai triliunan rupiah.

“Kami dari Kementerian Koperasi melakukan audensi dengan KPK sehubungan dengan program 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu (21/5/2025).

Budi mengatakan, KPK dapat mengirim timnya untuk memberikan edukasi, pendidikan antikorupsi, pengawasan, dan mitigasi risiko untuk para pengelola Kopdes.

Baca juga:

Dia mengatakan, Kementerian Koperasi dan KPK akan menindaklanjuti kerja sama pengawasan Kopdes Merah Putih melalui nota kesepahaman.

“Kita akan menindaklanjuti dengan MoU, bahkan kami juga sudah minta nanti ada pegawai KPK yang ada dalam tim ini, supaya bisa memberikan input, saran, dan juga mitigasi jika ada potensi-potensi pelanggaran hukum yang terjadi dari program ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, program memiliki tujuan yang baik sehingga harus dikawal oleh aparat penegak hukum.

“Karena manfaatnya akan dirasakan oleh warga masyarakat, khususnya warga desa, dan juga bagaimana usaha dari pemerintah, khususnya pemerintahan Pak dan Kabinet Merah Putih ini untuk sama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ucap dia.

Baca juga:

Diketahui, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

Target itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber : Kompas