JAKARTA, EDA WEB – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan konsumen secara transparan dan berkeadilan.
Dalam menjawab pertanyaan EDA WEB, Rabu (22/5/2025), Maruarar atau kerap disapa Ara juga mengapresiasi peran media, khususnya EDA WEB Group, yang telah mengawal isu ini secara objektif.
“Terima kasih kepada EDA WEB yang sudah mengawal soal Meikarta. Saya objektif,” ujar Ara seraya menekankan pentingnya pendekatan yang adil dalam menangani keluhan konsumen.
Berdasarkan laporan dari Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, yang memimpin layanan pengaduan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), proses pengembalian dana kepada konsumen Meikarta telah dimulai.
Baca juga:
“Sudah ada puluhan konsumen yang mulai dibayar,” kata Ara.
Kendati proses pengembalian dana ini belum menyeluruh tetapi menunjukkan kemajuan signifikan dalam waktu kurang dari tiga bulan.
Sedianya, proses pengembalian dana akan dilakukan paling lambat Bulan Juli 2025, namun Lippo selaku pengembang Meikarta mempercepat proses ini.
Baca juga:
Ara juga mengumumkan akan mengundang Bos Lippo Group, James Riady, bersama konsumen yang telah menerima pengembalian dana untuk membahas langkah lanjutan.
Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 23 Mei 2025 di Kantor Kementerian PKP, Jakarta.
“Besok (hari ini, red), saya mengundang Pak James dan konsumennya yang sudah dibayar. Kita harus proporsional,” tegasnya.
Baca juga:
Proyek Meikarta, yang dikembangkan oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) di bawah naungan Lippo Group, menjadi sorotan selama bertahun-tahun akibat keterlambatan serah terima unit dan masalah perizinan.
Berdasarkan data dari BENAR-PKP, sekitar 75 persen pengaduan konsumen Meikarta menuntut pengembalian dana, sementara sisanya meminta penyerahan unit atau masih mempertimbangkan opsi.
Hingga 23 April 2025, tercatat 118 konsumen telah mengajukan aduan, dengan total dana yang dipertaruhkan mencapai Rp 26,8 miliar.
Ara menegaskan bahwa penyelesaian ini merupakan bagian dari amanah Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keadilan bagi konsumen.
Baca juga:
“Presiden ingin penyelesaian Meikarta diselesaikan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan,” ujarnya.
Dalam upaya menjaga transparansi, Ara menekankan bahwa setiap langkah penyelesaian akan dilakukan sesuai hukum dan melibatkan komunikasi langsung dengan pihak pengembang.
Pertemuan dengan James Riady dan konsumen menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
“Saya sudah telepon Pak James, dan dia oke datang,” kata Ara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Sumber : Kompas