JAKARTA, EDA WEB – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa pemerintah berencana membangun rumah bagi para hakim.
Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum.
“Arahan Presiden sangat jelas, sangat concern soal kesejahteraan hakim dan juga bagaimana untuk kepastian hukum di Indonesia. Jadi kami diperintahkan untuk melakukan itu,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta Timur, Selasa (5/8/2025).
Baca juga:
Menurut dia, proses perencanaan pembangunan rumah bagi hakim sudah dimulai, termasuk koordinasi teknis dengan Mahkamah Agung (MA).
“Rapat pertama sudah dua minggu setengah lalu di MA. Tim teknis sedang bekerja. Sesudah tim teknis siap, saya akan datang lagi ke MA untuk memastikan semuanya, titiknya di mana, dan sebagainya,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan pembangunan dimulai tahun ini.
“Jadi tahun ini harus bangun minimal satu rumah buat hakim,” kata Maruarar.
Juga Bangun 2.000 Rumah di Papua
Pada kesempatan yang sama, Maruarar mengungkapkan bahwa pemerintah akan membangun 2.000 unit rumah di Papua.
“Kami juga baru dapat arahan dari Presiden untuk membangun ada 2.000 rumah di Papua. Sehingga kami juga memohon pendampingan,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan rumah akan sangat mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan karakteristik lokal di Papua.
“Makanya perlu survei di lapangan. Tentu menyesuaikan sangat dengan kultur, sosial, budaya lokal. Supaya kita bisa memahami betul kebutuhannya, jangan top-down dong,” tegasnya.
Baca juga:
Sementara terkait pertemuan dengan BPKP, Maruarar menyampaikan sejumlah program yang tengah dijalankan kementeriannya kepada Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
“Kami lapor dengan Bapak Kepala BPKP karena beliau adalah auditor pemerintah. Kami berkonsultasi soal rumah yang disediakan buat eks-pejuang Timor-Timur di Kupang. Kami sudah konsultasi dan mendapatkan masukan dari beliau,” kata Maruarar.
Selain itu, Maruarar juga menyampaikan perkembangan pembangunan Wisma Atlet yang sebagian sudah rampung. Ia menyebutkan bahwa kementeriannya juga telah mendapatkan masukan dan arahan dari BPKP terkait hal tersebut.
“Kemudian juga bagaimana soal bantuan stimulus atau BSPS. Kami juga sudah dapat arahan, bisa dijalankan,” jelasnya.
Sementara itu, Yusuf Ateh menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah program lain yang tengah dijalankan oleh Kementerian PKP, termasuk penanganan rumah pasca-gempa di Sumatera Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
“Saya kira semuanya sudah jalan. Kita selalu dilibatkan dalam setiap proses, pendampingan, segala macam,” ujar Yusuf.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Sumber : Kompas