JAKARTA, EDA WEB – Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 43,6 triliun per tahun untuk program renovasi 2 juta rumah tidak layak huni (RTLH).
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan hal ini saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri Krakatau Steel, Cilegon, Banten, Jumat (1/8/2025).
“Setiap tahun, pemerintah akan mengalokasikan anggaran setidaknya sekitar Rp 43,6 triliun untuk merenovasi 2 juta rumah. Dari jumlah tersebut, Rp 17,5 juta akan disalurkan langsung untuk pembelian bahan bangunan per unit rumah,” kata Fahri.
Baca juga:
Ia menjelaskan, masyarakat akan mendapat akses langsung terhadap bahan bangunan yang dinilai layak dan aman, seperti kerangka baja ringan, dinding tahan gempa, dan sanitasi yang memadai.
“Masyarakat datang dan bisa memilih contoh sanitasi yang layak, kerangka baja ringan, dinding tahan gempa. Rumah yang sehat dimulai dari bahan yang tepat,” ujar Fahri.
Skema RTLH merupakan salah satu dari tiga program yang tengah disiapkan oleh Kementerian PKP untuk memperkuat sektor perumahan nasional.
Dua skema lainnya, yakni pengembangan kawasan dan pembangunan hunian vertikal.
Pada program pengembangan kawasan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 20 miliar-Rp 22 miliar untuk setiap kawasan.
Fokus program ini meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kolektif, instalasi air bersih, hingga rumah-rumah pesisir berbasis kearifan lokal.
“Rumah pesisir itu seharusnya rumah panggung, bukan rumah beton biasa. Kita belajar dari arsitektur masyarakat Bugis,” kata Fahri.
Adapun skema ketiga yaitu pembangunan hunian vertikal untuk kawasan perkotaan.
Menurut Fahri, kebutuhan teknologi water treatment system dan sanitasi modern menjadi bagian penting dari pengembangan ini.
“Kalau Krakatau Steel bisa menghasilkan teknologi water treatment murah dan berkualitas, maka bukan hanya baja, tapi sanitasi nasional pun akan diselamatkan,” ujarnya.
Baca juga:
Terbuka untuk Kolaborasi
Fahri menambahkan bahwa program-program ini terbuka untuk kolaborasi lintas kementerian dan sektor swasta.
Salah satu contoh kolaborasi yang tengah dijajaki yaitu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang telah mengalokasikan Rp 22 triliun untuk pembangunan 1.000 kawasan pesisir.
“KKP juga bisa jadi mitra strategis Krakatau Steel. Rumah apung, rumah panggung pesisir, dan bangunan tangguh iklim akan sangat dibutuhkan. Potensi pasarnya besar,” tegasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Sumber : Kompas